Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, Dan Moneter

Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, dan Moneter Selain kekuasaan legislatif, eksekutif, dan ylugu dan norakatif, di Indonesia dikenal pula tiga macam kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Ketiga kekuasaan negara tersebut juga termasuk kedalam pembagian kekuasaan secara horisontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Adanya ketiga macam kekuasaan negara tersebut, terbentuk alasannya ialah terjadinya pergeseran pada pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat dimana pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat tersebut berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pergeseran yang dimaksud ialah pergeseran penjabaran kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan ylugu dan norakatif) menjadi enam kekuasaan negara.

Tiga kekuasaan aksesori itu mencakup kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Berikut ini akan dijelaskan defenisi atau pengertian dari ketiga jenis atau bentuk kekuasaan negara tersebut.


1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”

2. Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berafiliasi dengan penyelenggaraan investigasi atas pengelolaan dan tanggung tpendapat wacana keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menyidik pengelolaan dan tanggung tpendapat wacana keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”


3. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melakukan kudang kecepejakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan evaluasi rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara mempunyai suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung tpendapat, dan indepedensinya diatur dalam undang- undang.”

Itulah klarifikasi singkat mengenai Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, dan Moneter, biar dengan klarifikasi singkat ini sanggup menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai bentuk kekuasaan negara.