Beberapa Sistem Pemdiberian Upah Di Indonesia Dan Kudang Keringjakan Upah Minimum

Beberapa Sistem Pemdiberian Upah di Indonesia dan Kudang keringjakan Upah Minimum Beberapa Sistem Pemdidiberian Upah di Indonesia dan Kudang keringjakan Upah Minimum
Beberapa Sistem Pemdiberian Upah di Indonesia dan Kudang keringjakan Upah Minimum Disetiap negera sistem pemdiberian upah berbeda antara negara satu dan negara lainnya, salah satu yang membedakannya ialah sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Di Indonesia, dikenal beberapa sistem pemdiberian upah, yaitu upah berdasarkan waktu, upah prestasi, upah indeks, upah skala, upah premi, dan Upah co-partnership. Berikut ini klarifikasi dari beberapa sistem pemdiberian upah tersebut.

1. Upah berdasarkan waktu
Upah berdasarkan waktu ialah besarnya upah yang didasarkan pada usang bekerja seseorang, menyerupai upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan.

2. Upah prestasi
Upah berdasarkan prestasi ialah besarnya upah yang didasarkan pada hasil-hasil prestasi kerja karyawan yakni jumlah barang yang dihasilkan atau barang yang berhasil dijual oleh seseorang.

3. Upah indeks


Upah berdasarkan perubahan-perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari.

4. Upah skala
Upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, upah yang didiberikan kepada karyawan bertambah.

5. Upah premi
Upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap simpulan tahun.

6. Upah co-partnership
Di samping mendapatkan upah, pekerja juga didiberikan pemilikan saham sehingga karyawan berhak mendapatkan pembagian keuntungan/dividen perusahaan. Upah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Sistem pengupahan di Indonesia tersebut pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upahya itu fungsi sosial: bisa menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; mencerminkan pemdiberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang; dan memuat pemdiberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.


Selain beberapa sistem pemdiberian upah tersebut yang terdapat di Indonesia, terdapat pula kudang keringjakan upah minimum yang diberlakukan dan sanggup mempengaruhi besaran upah yang ada pada beberapa kawasan di Indonesia. Kudang keringjakan pemdiberian upah minimum di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan pekerja, atau untuk melindungi pekerja dari eksploitasi para pengusaha, pemerintah menerapkan kudang keringjakan upah yang disebut upah minimum.

Upah minimum ialah upah baku (baku) yang diterima semoga mereka sanggup mempertahankan kesejahteraan dan hidup layak sehingga tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Penentuan upah minimum didasarkan atas dua hal yaitu Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Kebutuhan fisik minimum ditentukan atas dasar kebutuhan fisik minimum bagi pekerja lajang (baku hidup 2600 kalori per hari). Sedangkan semenjak tahun 1995, upah minimum ditentukan atas dasar kebutuhan hidup minimum (KHM) bagi pekerja lajang. Kebutuhan Hidup Minimum didasarkan atas indeks harga konsumen, kemampuan kelangsungan perusahaan, tingkat upah yang berlaku, keadaan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Berdasarkan hal tersebut, maka upah minimum akan berbeda di setiap daerah.


Sumber pustaka : Ekonomi 2 : Untuk Sekolah Menengan Atas dan MA Kelas XI / penulis,Mimin Nur Aisyah, Hartatik Fitria R; editor, Wahyu Muhammadi.-- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Baca juga:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Benda Pemuas Kebutuhan Berdasarkan Hubungannya Dengan Benda Lain

Image
Benda Pemuas Kebutuhan Menurut Hubungannya Dengan Benda Lain Setiap insan mempunyai kebutuhannya yang berbeda antara satu dengan yang lain, kebutuhan tersebut sanggup berupa barang atau jasa. Pada umumnya kita mengenal beberapa macam kebutuhan yang dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu Kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya, kebutuhan berdasarkan sifatnya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, dan kebutuhan berdasarkan subjeknya. Untuk memenuhi segala macam kebutuhan tersebut, kita memerlukan benda/barang dan jasa pemuas kebutuhan. Terdapat beberapa kelompok benda atau barang pemuas kebutuhan, salah satunya adalah benda pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain, barang dan jasa pemuas kebutuhan dibedakan menjadi barang substitusi (menggantikan) dan barang komplementer (mekompliti). Walaupun kedua benda tersebut merupakan benda pemuas kebutuhan, akan tetapi terdapat perbedaan a
Read more

Pembagian Iklim Berdasarkan Junghuhn

Image
Pembagian Iklim Menurut Junghuhn Junghuhn yang berjulukan komplit Franz Wilhelm Junghuhn merupakan pakar Botani yang berasal dari Belanda, Junghuhn tiba ke Indonesia pada tahun 1838. Junghuhn banyak melaksanakan penelitian, yang salah satunya meneliti wacana iklim khususnya iklim yang ada di Pulau Jawa. Hasil penelitiannya yang sanggup kita lihat ialah junghuhn membagi iklim kedalam 4 tipe. Junghuhn mengklasifikasi daerah iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan, indikasi tipe iklim yaitu jenis flora yang cocok hidup pada suatu kawasan. Adapun pembagian daerah iklim tersebut yaitu Daerah Panas atau Tropis, Daerah Sedang, Daerah Sejuk, dan Daerah Dingin. Berikut ini akan dijelaskan ludang keringh lanjut wacana keempat tipe iklan tersebut: Daerah Panas/Tropis Tinggi tempat : 0–700 m di atas permukaan laut; Suhu : 22° C–26,3° C; Tanaman : padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa. Daerah Sedang Tinggi tempat : 700 m–1500 m
Read more

Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, Dan Moneter

Image
Pengertian Kekuasaan Konstitutif, Eksaminatif, dan Moneter Selain kekuasaan legislatif, eksekutif, dan ylugu dan norakatif, di Indonesia dikenal pula tiga macam kekuasaan negara yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif, dan kekuasaan moneter. Ketiga kekuasaan negara tersebut juga termasuk kedalam pembagian kekuasaan secara horisontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Adanya ketiga macam kekuasaan negara tersebut, terbentuk alasannya ialah terjadinya pergeseran pada pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat dimana pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat tersebut berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pergeseran yang dimaksud ialah pergeseran penjabaran kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan ylugu dan norakatif) menjadi en
Read more